Jakarta – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 diharapkan menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan kembali nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, kualitas dialog kebangsaan saat ini dinilai menghadapi tantangan serius akibat maraknya narasi yang sarat stigma dan minim verifikasi.
Aktivis Jakarta, Tobaristani, menyoroti fenomena tersebut dengan merujuk pada polemik konten dokumenter yang beredar luas belakangan ini, salah satunya adalah film dokumenter berjudul “Pesta Babi”.
Menurut Tobaristani, setiap karya dokumenter memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap subjek pemberitaan menjadi standar etika yang tidak boleh diabaikan.
“Dokumenter seharusnya menjadi instrumen edukasi. Namun, ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau tidak menampilkan sudut pandang yang utuh, yang terjadi justru potensi lahirnya prasangka baru di masyarakat,” ujar Tobaristani, Minggu (31/5/2026).
Ia menambahkan bahwa polemik terkait film dokumenter tersebut—terutama keluhan pihak yang merasa tidak memperoleh ruang klarifikasi—harus menjadi pelajaran penting tentang tanggung jawab moral dalam produksi informasi. Kebebasan berekspresi, menurutnya, harus selalu berjalan beriringan dengan akuntabilitas.
Kritik yang Berbasis Fakta
Dalam pandangan pengurus IKA UNJ Bidang Advokasi ini, penggunaan istilah atau narasi kritik di ruang publik harus tetap berpijak pada rasionalitas dan data. Meskipun kritik adalah bagian integral dari demokrasi, efektivitasnya akan hilang jika dibangun di atas generalisasi atau tuduhan tanpa dasar.
“Pancasila melalui sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Maka, setiap narasi yang disampaikan ke publik tidak boleh merugikan pihak lain melalui penggambaran yang tidak proporsional,” tegas mantan Ketua FKDM DKI Jakarta ini.
Gotong Royong dalam Dialog Kebangsaan
Tobaristani juga menyoroti fenomena saling menyalahkan yang kerap terjadi di media sosial. Ia menilai, kecenderungan menyederhanakan masalah kompleks dengan menunjuk satu pihak sebagai kambing hitam hanya akan memperburuk kualitas demokrasi.
Semangat Pancasila, lanjutnya, mengajarkan musyawarah dan tanggung jawab kolektif untuk mencari solusi bersama. Jika ruang publik terus dipenuhi prasangka dan saling curiga, kepercayaan antarsesama warga bangsa akan terkikis.
“Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik yang sehat. Yang harus kita hindari adalah fitnah dan narasi pemecah belah. Mari kita jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat budaya verifikasi informasi serta tanggung jawab moral dalam menyampaikan gagasan demi kemajuan bangsa,” pungkasnya.
