Jakarta – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara resmi mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul dinamika hukum atas diterbitkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwasanya Wapres Gibran secara terbuka menyampaikan niat mundur tersebut di hadapan Presiden Prabowo. Kendati demikian, Istana meluruskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan dan saran agar Wapres memanfaatkan ruang hukum yang tersedia untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan tata usaha negara secara transparan.
Berdasarkan publikasi resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (https://putusan3.mahkamahagung.go.id), Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan majelis hakim membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang sebelumnya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://kemdikbud.go.id).
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang berlaku sesuai regulasi perundang-undangan di Indonesia. Seluruh langkah lanjutan akan mengedepankan prinsip transparansi dan kepastian hukum demi menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan.
Jakarta, 10 November 2026

















